Indeks Sumut-25 desa yang dinyatakan hilang akibat bencana banjir dan longsor pada akhir 2025 di Sumatera, yakni di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, akan menerima bantuan biaya pembangunan sebesar Rp 60 juta, ditambah Rp 3 juta untuk perabotan dan Rp 5 juta untuk dukungan ekonomi. Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat lanjutan penanganan bencana Sumatera
Menurut Tito, sarana bantuan bagi penghuni 25 desa yang hilang tersebut juga dimasukkan dalam daftar PKH (Program Keluarga Harapan), setidaknya 6 bulan. PKH artinya bantuan langsung tunai selama 6 bulan. Tito meralat data sebelumnya yang menyebutkan ada dua puluh dua desa lenyap akibat bencana.
“Desa-desa yang hilang akibat bencana tidak sebaiknya dibangun kembali di lokasi semula apabila secara geologis dinilai rawan. Jumlah desa yang hilang per hari ini, akibat tanah longsor dan banjir bandang mencapai 25 desa. bertambah dari data sebelumnya tercatat duapuh dua,” kata Tito
Menurutnya hasil koordinasi dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, tidak ada desa yang hilang akibat bencana Sumatera di Bumi Minangkabau tersebut.
“Hasil rapat bersama wakil gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, ada penambahan gampong yang dinyatakan hilang, tadinya 13, menjadi 17 (gampong). Di Sumatera Utara masih tetap sama (datanya),” tambah Tito
Meski demikian kata Tito, selaku ketua satuan tugas (Satgas) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera akan mengecek ulang data terkait desa yang lenyap.
“Warga yang sebelumnya bermukim di desa-desa yang kini hilang akan direlokasi,” tegas Tito
Tito menambahkan penduduk yang desa nya hilang harus dipindahkan, dan tentu harus cari tempat untuk relokasi desa itu
“Jika warga tidak ingin direlokasi, pemerintah menawarkan opsi lain, yakni pindah ke lokasi yang dipilih sendiri,” jelasnya lagi
Dalam hal ini, Tito masih berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk menilai apakah desa yang hilang tersebut masuk dalam kategori rawan atau tidak.
“Jika permukiman dibangun kembali di lokasi yang sama, risiko bencana serupa tetap ada. Oleh karena itu, relokasi menjadi langkah yang lebih aman,” sambungnya lagi
Menurutnya relokasi ini memerlukan tempat, memerlukan waktu juga untuk proses.
“Jadi ya kalau kita tentunya ingin secepat mungkin koordinasi dilakukan. Kalau bisa sebelum 3 bulan sudah clar lah,” ucap Tito.
Dia juga menjelaskan target pembangunan untuk Huntara (Hunian Sementara) bagi yang hilang dan lain-lain sebelumnya hanya 3 bulan.
“Setelah tiga bulan sambil paralel dengan pembangunan hunian tetap (Huntap), terlebih bagi masyarakat 25 desa yang hilang ini,” ucap Tito lagi