BPS Menemukan Data Ganda Korban Bencana Yang Dikirim Pemkab Di 3 Provinsi Ada Apa?

Indeks Sumut-BPS (Badan Pusat Statistik) menemukan data ganda bahkan lima kali tertera, pada data korban bencana di 3 provinsi di Sumatera, demikian dikatakan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, pada rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, Jakarta Pusat

Kata Amalia, Kamis (29/01/2026) Presiden menugaskan BPS untuk membangun data tunggal bencana Sumatera, dalam prosesnya ditemukan banyak duplikasi identitas dari data yang dikirimkan pemerintah daerah (Pemda) terdampak bencana Sumatera.

“Nah semua data-data yang dikumpulkan oleh
walikota dan bupati, ditemukan banyak yang duplikasi, ada yang namanya tercantum lima kali. Dan dalam verifikasi yang kami lakukan, berikut pembersihan data dobel tersebut,” terang kepala BPS

Diterangkannya, merespons data ganda tersebut, pihaknya melakukan penyisiran ketat dengan memastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) benar-benar tunggal.

“Hasilnya, terjadi penyusutan data yang sangat signifikan,” tambahnya

Amalia, merincikan bahwa data awal dari Pemda mencapai 179 ribu KK. Usai diverifikasi petigasnya, ada sekitar 60.426 KK.

“Pendataan tunggal ini digunakan agar bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran,” sambung kepala BPS itu

Kemudian lanjutnya dari 179 ribu record yang di terima dari kepala daerah. Setelah di bersihkan yang bersih dan di nyatakan data tunggal. Ada 60.426 kartu keluarga.

“Ini akan membuat bantuan nanti lebih tepat sasaran. Dan memastikan tidak ada duplikasi dan double-double bantuan,” imbuh kepala BPD

Kepala BPS menegaskan tugas ini merupakan amanat
dari Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026
Tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi
Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi
Sumatera Barat.

“Kami diminta menjadi verifikator data hunian rusak agar bantuan tepat sasaran.Kami membangun dashboard dan semua data kami kumpulkan,” jelasnya

Langkah awal yang dilakukan BPS menurutnya adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap rumah hunian karena pemerintah harus segera menyalurkan bantuan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini