Indeks Sumut – Biaya sumur bor Rp150 juta di lokasi bencana Sumatera dijelaskan secara rinci oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Ia menegaskan, angka tersebut wajar karena pengeboran dilakukan untuk kebutuhan satu desa, bukan hanya satu rumah.
Maruli menjelaskan, sumur bor untuk satu rumah biayanya bisa sangat murah. Ia memberi contoh sumur di rumah pribadinya di Bandung yang biayanya tidak sampai Rp10 juta karena hanya sedalam sekitar 20 meter dan dipakai satu keluarga.
Namun, pengeboran sumur untuk satu desa memiliki kebutuhan jauh lebih besar. Sumur harus menjangkau lapisan air tanah dalam dengan kedalaman puluhan hingga ratusan meter agar mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat secara luas.
Menurut Maruli, sumur dalam memiliki proses teknis yang rumit. Pengeboran bisa mencapai kedalaman 100 hingga 200 meter, tergantung kondisi geografis daerah. Di beberapa wilayah Indonesia, sumber air bersih sangat sulit ditemukan sehingga tidak bisa disamakan dengan sumur rumah tangga.
Ia menambahkan, kendala teknis sering terjadi saat pengeboran. Mata bor bisa patah atau air tidak ditemukan meski sudah dibor dalam. Jika itu terjadi, tim harus berpindah lokasi dan mengulang proses dari awal, yang tentu membutuhkan biaya tambahan.
Maruli juga meminta masyarakat dan media memahami kondisi lapangan. Ia menyatakan kritik tetap diperlukan, namun harus disertai pemahaman agar tidak menimbulkan kesan seolah seluruh proses dilakukan secara keliru.
Biaya sumur bor Rp150 juta juga dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026). Rapat tersebut dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Dalam rapat itu, Suharyanto menjelaskan bahwa biaya pengeboran sumur sedalam 100–200 meter berada di kisaran Rp100 juta hingga Rp150 juta. Pernyataan tersebut dibenarkan langsung oleh Maruli.
Presiden Prabowo menilai biaya tersebut relatif murah, mengingat air yang dihasilkan dapat langsung diminum oleh masyarakat terdampak bencana. Ia menyampaikan penilaian itu berdasarkan pengalamannya membangun sumur bor dengan biaya yang bahkan lebih mahal.
Prabowo menegaskan bahwa biaya Rp150 juta sudah termasuk instalasi lengkap, seperti tangki air dan sistem distribusi, sehingga air dapat langsung dimanfaatkan masyarakat tanpa tambahan pekerjaan.
Dalam dialog tersebut juga dijelaskan bahwa BNPB, TNI, dan Polri membangun dua jenis sumur bor. Sumur pertama berkedalaman 20–30 meter yang digunakan untuk kebutuhan nonkonsumsi seperti mencuci dan mandi.
Sumur kedua memiliki kedalaman 100–200 meter dan digunakan khusus untuk air minum. Sumur jenis ini dibiayai dan dibangun oleh Pusterad dengan dukungan berbagai instansi terkait.
Maruli mengungkapkan bahwa TNI AD telah membangun 129 titik sumur bor. Jumlah tersebut belum termasuk sumur yang dibangun oleh Polri dan BNPB. Jika digabungkan, totalnya mencapai lebih dari 129 titik.
Sumur-sumur tersebut dibangun di lokasi pengungsian, sekolah, masjid, dan kantor kecamatan, sesuai hasil koordinasi dengan pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat setempat.
Selain pembangunan sumur bor, TNI AD juga mengerahkan dukungan tambahan. Maruli menyebutkan bahwa Kementerian Pertahanan mengirim 10 unit pemadam kebakaran untuk mempercepat penanganan di wilayah terdampak bencana.