Indeks Sumut – KUHP Baru resmi diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan membawa perubahan besar dalam aturan perkawinan di Indonesia. Aturan ini menegaskan sanksi pidana bagi praktik perkawinan yang tidak sesuai hukum negara, termasuk nikah siri dan poligami ilegal.
KUHP Baru menempatkan kepastian hukum sebagai fokus utama. Negara menilai pencatatan perkawinan dan prosedur hukum bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.
Poligami ilegal kini diancam pidana berat. Berdasarkan Pasal 401 dan 402 KUHP baru, laki-laki yang menikah lagi tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan istri pertama dianggap melanggar hukum karena masih terikat perkawinan sah.
Ancaman hukuman untuk poligami tanpa izin mencapai 4 tahun 6 bulan penjara. Hukuman ini dapat meningkat menjadi maksimal 6 tahun penjara jika pelaku menyembunyikan status perkawinan pertamanya dari pasangan baru.
Aturan ini bertujuan melindungi perempuan dan anak dari kerugian hukum akibat poligami yang dilakukan secara diam-diam. Negara menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik poligami yang mengabaikan prosedur hukum.
Nikah siri juga diatur secara tegas dalam KUHP baru. Pasal 404 menyebutkan setiap perkawinan wajib dilaporkan kepada pejabat berwenang. Nikah siri yang tidak dicatatkan dapat dikenai sanksi administratif berupa denda kategori II.
Namun, nikah siri bisa berujung pidana berat bila dilakukan dengan menyembunyikan status perkawinan sebelumnya atau melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dalam kondisi tersebut, pelaku dapat dijerat pidana hingga 6 tahun penjara.
Menyembunyikan status perkawinan menjadi pelanggaran serius dalam KUHP baru. Pasal 401 menyatakan bahwa siapa pun yang menikah dengan menutup-nutupi fakta masih terikat perkawinan sah dapat dihukum maksimal 6 tahun penjara.
Selain itu, Pasal 403 KUHP mengatur sanksi bagi pihak yang sengaja tidak memberitahukan adanya penghalang perkawinan. Jika pernikahan tersebut kemudian dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, pelaku terancam pidana penjara hingga 6 tahun atau denda kategori IV.
Melalui KUHP baru, pemerintah menegaskan bahwa kejujuran dan keterbukaan dalam perkawinan adalah kewajiban hukum. Pelanggaran terhadap aturan ini tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga berkonsekuensi pidana yang berat.