Indeks Sumut – Pemerintah pusat mengalokasikan Rp1.377,9 triliun dalam APBN 2026 untuk mendanai program-program prioritas yang langsung dirasakan masyarakat. Anggaran ini mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga subsidi energi.
Berdasarkan pengesahan APBN 2026 dalam rapat paripurna DPR, target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.153,6 triliun, sebagian besar berasal dari penerimaan pajak yang mencapai Rp2.357,7 triliun. Sementara itu, belanja negara ditetapkan Rp3.842,7 triliun, terbagi menjadi belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun dan transfer ke daerah Rp693 triliun.
Dengan postur tersebut, APBN 2026 mengalami defisit Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB, sedangkan keseimbangan primer ditargetkan Rp89,7 triliun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan anggaran sebesar Rp689,1 triliun.
18 Program Prioritas Pemerintah Pusat
Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman DJA Kemenkeu menyatakan, “Beberapa program prioritas pemerintah pusat semuanya diarahkan agar dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.” Program prioritas ini antara lain:
- Program Keluarga Harapan: Rp28,7 triliun
- PIP/KIP Kuliah/beasiswa: Rp63,8 triliun
- Kartu Sembako/BPNT: Rp43,8 triliun
- Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan: Rp69 triliun
- Cek Kesehatan Gratis & revitalisasi RS: Rp7,3 triliun
- Renovasi/revitalisasi sekolah: Rp23,3 triliun
- Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp335 triliun
- Sekolah Rakyat & Sekolah Unggul Garuda: Rp27,9 triliun
- Preservasi jalan & jembatan: Rp24,3 triliun
- Perumahan: Rp48,7 triliun
- Bendungan & irigasi: Rp12 triliun
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Rp83 triliun
- Subsidi nonenergi (KUR & pupuk): Rp108,8 triliun
- TPG/TPD non PNS: Rp63,5 triliun
- Subsidi energi & kompensasi: Rp381,3 triliun
- Lumbung pangan: Rp22,4 triliun
- Bulog & cadangan pangan: Rp28,5 triliun
- Kampung Nelayan & pergaraman nasional: Rp6,6 triliun
Transfer ke Daerah Terdampak
Besarnya alokasi untuk program prioritas menyebabkan transfer ke daerah (TKD) 2026 turun menjadi Rp693 triliun, atau turun 19,8% dari outlook semester I APBN 2025 sebesar Rp864,1 triliun. Pemerintah mengklaim dana TKD tidak dipangkas, melainkan dialihkan ke program yang langsung menyentuh masyarakat di daerah.
Namun, Direktur Eksekutif KPPOD Herman Suparman menilai, pemotongan TKD bisa memengaruhi pembangunan infrastruktur di daerah, terutama yang sangat bergantung pada dana pusat. “Daerah yang PAD-nya rendah akan kesulitan membiayai proyek infrastruktur jika TKD dipangkas,” ujar Herman.
Ia menambahkan, meski program seperti MBG memberi manfaat bagi petani, peternak, dan perkebunan, sektor pendidikan dan kesehatan tetap berada di bawah kewenangan pemda dan menghadapi keterbatasan fiskal.
APBN 2026 menegaskan prioritas pemerintah pusat adalah program yang langsung terasa oleh masyarakat, tetapi tantangan tetap ada bagi daerah yang tergantung pada transfer pusat untuk pembangunan lokal.