Indeks Sumut-Pengaduan pemakzulan presiden Ferdinand Marcos Jr, mendapat penolakan dari komite kehakiman kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina, demikian dikatakan Wakil ketua komite kehakiman DPR Bel Zamora
Menurut Bel Zamora, pengaduan pemakzulan Presiden Ferdinand Marcos Jr, dianggap tidak cukup substantif sehingga pengajuan dibatalkan.
“Usulan pemakzulan terpisah yang diajukan pengacara dan kelompok masyarakat sipil. Komite kehakiman DPR menganggap pengaduan tersebut tak cukup substantif sehingga tidak dapat dikabulkan,” sebut Bel Zamora
Dalam menolak pengaduan, pihak komite mempertimbangkan apakah petisi pengaduan memuat fakta-fakta yang menjadi dasar tindak pidana yang dituduhkan.
Marcos Jr dituding mengkhianati kepercayaan publik, korupsi, hingga dugaan penggunaan narkoba dan melanggar konstitusi.
Kedua petisi itu juga sama-sama menuduh Marcos menyalahgunakan wewenang dalam membelanjaan dana publik sehingga menyebabkan skandal korupsi terkait proyek pengendalian banjir.
“Pertama, secara khusus menyalahkan Marcos atas penangkapan mantan presiden Rodrigo Duterte, yang kini mendekam di pusat tahanan Mahkamah Pidana Internasional (ICC),” sambungnya
Lalu yang kedua lebih spesifik, yakni Marcos dituduh melembagakan korupsi sistemik melalui rumus ‘parametrik BBM’.
“BBM merupakan singkatan dari Baselined-Balanced-Managed yang merujuk ke kebijakan teknis Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) Filipina,” tambahnya
Rumus tersebut menjadi dasar alokasi kongres untuk pekerjaan umum, penyalahgunaan kekuasaan atas anggaran yang tidak terprogram, dan keterlibatan secara langsung dalam suap.
Bel Zamora juga mengatakan presiden tidak menciptakan formula Parametric BBM. BBM Parametric formula dianggap sebagai cetak biru korupsi besar-besaran dalam proyek pengendalian banjir di bawah rezim Marcos Jr.
“Memiliki arah kebijakan yang tidak sempurna bukanlah pelanggaran yang dapat berujung pada pemakzulan,” ungkap Zamora
Lebih lanjut, dia mengatakan banyak tuduhan terhadap Marcos Jr. hanya berdasarkan spekulasi dan desas-desus semata bukan bukti atau fakta. Dengan keputusan ini, ‘Bong-bong’ Marcos Jr kebal dari pemakzulan selama satu tahun.
Namun, kekebalan pemakzulan bisa dihapus jika keputusan komite dicabut dalam sidang pleno. Konstitusi Filipina menyatakan pejabat yang dimakzulkan hanya bisa menjalani satu proses pemakzulan per tahun.
Komite kehakiman menekankan proses tersebut masih dalam tahap awal karena mereka hanya menentukan bentuk dan substansi pengaduan.
Seandainya pengaduan-pengaduan itu lolos kedua tes, panel akan memberi Marcos Jr. waktu untuk menjawab tuduhan. Kedua pihak juga bisa mengajukan pernyataan tertulis dan pernyataan balasan menjelang sidang saat saksi dan bukti dihadirkan.
Komite kehakiman punya waktu 60 hari sejak pengaduan dirujuk ke panel untuk menyampaikan temuan dan rekomendasinya jika sidang pleno digelar.