Indeks Sumut – Gagal panen padi akibat banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi sangat besar. Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memperkirakan total dampak ekonomi dari bencana ini dapat mencapai Rp6,5 triliun.
Gagal panen padi terjadi karena sebagian lahan pertanian terendam banjir. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 11,43% lahan padi di tiga provinsi tersebut berisiko gagal panen. Angka ini meningkat tajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian menjelaskan, 11,43% lahan padi itu setara dengan sekitar 125.000 hektare yang kini berada dalam risiko gagal panen akibat banjir.
Jika 70% dari lahan berisiko benar-benar gagal panen, maka potensi kehilangan produksi mencapai 440.000 ton gabah kering panen (GKP) atau setara 270.000 ton beras. Kehilangan produksi ini berdampak langsung pada pasokan pangan nasional.
Dari sisi nilai produksi, Core menghitung kerugian langsung mencapai Rp2,9 triliun dengan asumsi harga GKP Rp6.500 per kilogram. Namun, dampak ekonomi tidak berhenti pada hilangnya hasil panen.
Eliza menyatakan, jika dihitung bersama penurunan pendapatan petani dan biaya stabilisasi pangan, maka total kerugian ekonomi bisa berada di kisaran Rp5,5 triliun hingga Rp6,5 triliun.
Gagal panen padi akibat banjir juga memperburuk kondisi sosial. Eliza menegaskan, bencana ini berisiko memperdalam kemiskinan karena sebagian besar penduduk miskin di wilayah terdampak menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Core menilai kondisi ini dapat menciptakan poverty trap atau jebakan kemiskinan. Kerusakan lahan dan alat pertanian menurunkan produksi dan pendapatan, sehingga petani kesulitan mendapatkan modal untuk menanam kembali.
Dalam jangka pendek, Core mendorong pemerintah melakukan perbaikan irigasi dan drainase, mempercepat pompanisasi, serta menyediakan benih, pupuk, dan alat mesin pertanian agar petani bisa segera menanam ulang.
Stabilisasi pasokan beras juga menjadi kunci. Eliza mengingatkan, harga beras berpotensi naik jika cadangan beras pemerintah di gudang Bulog tidak tersedia atau tidak disalurkan tepat waktu.
Core juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola lingkungan. Dalam jangka menengah dan panjang, pemulihan daerah aliran sungai serta pengetatan pengelolaan hutan dinilai krusial untuk mencegah banjir berulang.
Terkait perlindungan petani, Eliza menyebut asuransi pertanian penting jika risiko gagal panen bersifat struktural. Namun, asuransi harus berjalan bersamaan dengan pembenahan lingkungan agar tidak menjadi beban fiskal jangka panjang.
Berdasarkan laporan Core Insight: Konsekuensi Ekonomi di Balik Duka Sumatra, pertumbuhan ekonomi daerah terdampak diperkirakan mengalami koreksi. Aceh diproyeksikan tertekan hingga -0,44%, Sumatra Barat -0,36%, dan Sumatra Utara -0,15%.
Tekanan ekonomi juga diperkirakan terjadi pada investasi dan penyerapan tenaga kerja, khususnya di sektor konstruksi dan transportasi. Biaya pemulihan infrastruktur fisik diperkirakan mencapai Rp77,4 triliun, jauh lebih besar dibandingkan biaya pencegahan sekitar Rp2,6 triliun per tahun.
Atas kondisi tersebut, Core mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional untuk mempercepat penanganan dan pemulihan ekonomi.
Gagal Panen dan Lonjakan Inflasi
BPS sebelumnya mencatat, 11,43% lahan padi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berisiko gagal panen pada November 2025. Pada saat yang sama, luas lahan yang sedang ditanami padi hanya 34,63%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi ini berdampak pada penurunan luas panen dan memengaruhi potensi produksi tiga bulan berikutnya. Dampak lanjutan terlihat pada lonjakan inflasi Desember 2025 di wilayah terdampak bencana.
BPS mencatat inflasi Aceh 3,6%, Sumatra Utara 1,66%, dan Sumatra Barat 1,48% secara bulanan. Padahal, pada November 2025 ketiga provinsi tersebut masih mengalami deflasi.
Deputi BPS Pudji Ismartini menjelaskan, lonjakan inflasi dipicu bencana hidrometeorologi akibat hujan ekstrem yang disebabkan oleh Siklon Tropis Senyar dan pengaruh Siklon Tropis Koto.
Kenaikan harga terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Di Aceh, inflasi didorong kenaikan harga beras. Di Sumatra Utara oleh cabai rawit, dan di Sumatra Barat oleh bawang merah.